Kewirausahaan

Ramai RUU POM, Geliat Bisnis Industri Jamu Tradisional Diperkirakan Naik hingga 10%

oleh Faunda Liswijayanti

Dok: Pixabay.com

Industri jamu di tanah air, seperti dilansir oleh Kementerian Perindustrian, termasuk salah satu jenis industri yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perekonomian di Indonesia baik dalam hal penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan nilai tambah.
 
Potensi industri jamu tradisional ini didorong oleh 986 industri jamu yang terdiri dari 102 Industri Obat Tradisional (IOT) dan selebihnya termasuk Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang tersebar di wilayah Indonesia terutama di Pulau Jawa dengan penyerapan tenaga kerja mencapai lebih dari 15 juta tenaga kerja, tiga juta diantaranya terserap di industri jamu yang berfungsi sebagai obat, dan 12 juta lainnya terserap di industri jamu yang telah berkembang ke arah makanan, minuman, kosmetik, spa, dan aromaterapi.
 
Nilai omzet jamu dan obat tradisional di pasar domestik hingga akhir 2014 diperkirakan mencapai Rp15 triliun, naik 7,14% dibanding tahun sebelumnya, sebesar Rp 14 triliun. Di tahun 2017, pertumbuhan industri ini bahkan mencapai angka 10 persen.
 
Meski menjadi industri yang memberikan kontribusi besar, jamu masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Mulai dari teknik pengolahan yang tradisional, regulasi, hingga serangan produk import.
 
Munculnya Rancangan Undang-Undang Pengawas Obat dan Makanan (RUU POM) yang dibuat oleh Komisi IX DPR RI memicu polemik bahwa RUU POM akan mematikan industri kecil seperti jamu dan herbal. Namun, berdasarkan rilis yang dikirim kepada femina, Ketua Komisi IX DPR RI, Yusuf Macan Effendi membantah hal tersebut.
 
Menurut politisi yang akrab dipanggil Dede Yusuf ini, saat ini banyak ditemukan jamu dengan bahan kimia sehingga masyarakat tidak bisa membedakannya dengan obat. Adanya Undang-Undang ini justru akan menjaga agar masyarakat terlindungi dari penipuan dan penyesatan oleh produsen jamu ilegal.
 
Secara terpisah, dukungan untuk memperluas wewenang BPOM juga datang dari Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo). Menurut Turidjo Hadi, pengurus Hipmikindo Banten yang juga produsen minuman penyegar, selama Undang-Undang tersebut bisa melindungi masyarakat maka tidak ada masalah terhadap perkembangan industri jamu.
 
"Bahan kimia seperti pemanis dan pengawet harusnya tidak ada dalam produk jamu. Bahan-bahan tersebut berbahaya dan bisa berakibat penyakit ginjal dan cuci darah. Apa yang dilakukan BPOM terhadap pabrik jamu ilegal baru-baru ini merupakan langkah maju karena bisa mengurangi rantai penjualan. mereka Tahap ini bisa memberikan efek jera," tegasnya.
 
Turidjo menambahkan, ramuan pada produknya sendiri merupakan hasil pembinaan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan tidak menggunakan bahan kimia sama sekali.

Baca Juga:
5 Tantangan Bisnis Minuman Kemasan Rumahan
Kisah Sukses: Yolanda Sari dan Primrose Garden, Jamu Praktis untuk Semua
Kisah Sukses: Dewi Kusuma, Pemilik Naked Press, Jus Kemasan Rumahan Sarat Nutrisi


Dok: BPOM
Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik
Akhir pekan ini (1/4), BPOM juga melakukan kunjungan ke dua pabrik jamu yang telah menerapkan sistem CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) sebagai rangkaian kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Obat Tradisional di Jawa Tengah dalam rangka mendukung peningkatan daya saing serta pelestarian obat tradisional sebagai warisan budaya Indonesia.
 
Kunjungan pertama adalah ke CV. Al Ghuroba, milik Widodo, yang merupakan percontohan UMKM Obat Tradisional yang berhasil memenuhi aspek CPOTB secara bertahap. Berawal dari pabrik berupa bangunan kecil dan menjajakan produk secara door-to-door, kini CV. Al Ghuroba telah memiliki sarana produksi yang memenuhi persyaratan dan memiliki 56 izin edar produk obat tradisional dari BPOM. 
 
Begitu pula dengan UD. Rachmasari, milik Suhadi, yang menjadi satu-satunya UMKM Obat Tradisional di Jawa Tengah yang telah mendapatkan sertifikat CPOTB. Sertifikat tersebut didapat tahun 2016 untuk bentuk sediaan kapsul. Saat ini UD Rachma Sari telah memiliki 148 nomor izin edar untuk sediaan cairan obat dalam kapsul, rajangan, dan cairan obat luar.
 
Pengalaman Al Ghuroba dan UD. Rachmasari ini bisa menjadi inspirasi bagi UMKM obat tradisional lainnya untuk berkomitmen meningkatkan kapasitas sehingga mampu secara bertahap memenuhi persyaratan aspek-aspek dalam rangka menerapkan CPOTB secara penuh.
 
Pemerintah lewat BPOM, mendorong UMKM jamu dan obat tradisional untuk menerapkan CPOTB secara konsisten. CPOTB bukanlah hal yang mustahil bagi UMKM, asal memiliki kemauan dan komitmen untuk terus berbenah dan berproses membangun kapasitas sehingga benar-benar mampu menerapkan CPOTB. (f)

 

Faunda Liswijayanti
-
Share This :

Trending

Related Article